LPM SUARA KAMPUS UNIVERSITAS PEKALONGAN

PENANAMAN MANGROVE, SIMBOL PERGERAKAN LINGKUNGAN        Batang, 15 Desember 2021 -  Warga Dukuh Roban Timur bersama Banser dan sejumlah aktivis lingkungan hidup Jawa Tengah mengadakan penanaman 1200 pohon mangrove di kawasan pantai Batang, dimana penanaman ini bertujuan untuk melawan abrasi. Tingkat abrasi di Pantai Utara Jawa Tengah, terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan penuturan aktivis lingkungan pada riset suatu media yang dilakukan,  abrasi di Jawa Tengah telah mencapai 7.957 hektar. Sedangkan abrasi di kawasan Pantai Batang juga disebabkan penahanan ombak yang dipasang oleh PLTU Batang, sehingga membuat gelombang air laut semakin besar.      Sebelum kegiatan hari ini berlangsung,  telah dilaksanakan  camping dan diskusi, serta puncaknya adalah hari ini dalam bentuk penanaman mangrove yang diikuti oleh beberapa pihak dari Greenpeace, Roban Timur, aktivis lingkungan, karangtaruna dan warga sekitar.      “Secepat mungkin kita mencoba melawan abrasi dengan cara menanam mangro

ABRASI MAKIN PARAH  DI KAWASAN PANTAI BATANG AKIBAT KRISIS IKLIM, WARGA ROBAN TIMUR BERSAMA JARINGAN MASYARAKAT SIPIL JAWA TENGAH DAN SEJUMLAH AKTIVIS LINGKUNGAN ADAKAN PENANAMAN 1.200 MANGROVE Siaran Pers       Batang, Rabu 16 Desember 2021. Warga Roban Timur, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang bersama Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah diantaranya LBH Semarang, Salatiga Peduli, Greenpeace, Aliansi Batang Bergerak, Komunitas Perpustakaan Jalanan Bandar, Sejumlah Mahasiswa, dan aktivis lingkungan adakan gerakan menanam 1.200 mangrove di sekitar pantai Batang. Hal ini dilakukan melihat semakin parahnya abrasi yang terjadi di sekitar pantai Batang.         Tingkat abrasi di Pantai Utara Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah saban tahun semakin meningkat, hal ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh salah satu media, bahwa abrasi di Jawa Tengah mencapai 7.957 Hektar. Angka yang tentu sangat mencengangkan. Peningkatan abrasi seperti ini tentu bukan tanpa sebab, hal ya

  AKSI TOLAK UPAH MURAH, BURUH PERTANYAKAN HATI NURANI PEMERINTAH     Jumat, 10 Desember 2021 – DPC SPN Kota Pekalongan bersama para buruh menggelar aksi turun kejalanan. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunannya serta tolak upah murah. Selain itu, para buruh juga meminta untuk mencabut SK Gubenur Jateng tentang UMK seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2022.     Aksi konvoi digelar pada pukul 07.00 WIB di Alun-Alun Kota Pekalongan sebagai titik kumpul awal. Sebanyak 100 orang lebih mengikuti aksi ini dan setelahnya dilanjutkan ke Lapangan Mataram sebagai titik finish pada pukul 09.00 WIB.     Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kota Pekalongan menuntut penghapusan upah murah yang tidak sewajarnya. Mereka kecewa dengan upah minimum kota (UMK) Kota Pekalongan yang hanya naik sebesar enam belas ribu rupiah. Hal ini juga merupakan kenaikan upah yang terendah dalam UMK selama ini.     “SK UMK 2022 kenaik

SIAP-SIAP! TRADISI BANJIR TAHUNAN PEKALONGAN SUDAH DIMULAI Pekalongan — Selasa (16/11/2021) telah terjadi bencana banjir di daerah Degayu Kota Pekalongan. Bencana ini terjadi akibat curah hujan yang tak kunjung berhenti sejak Sabtu kemarin. Hingga saat ini genangan air sudah mencapai tinggi 60 cm. Namun, di beberapa titik lokasi genangan air dapat mencapai tinggi setara dengan pinggang orang dewasa.  Akibatnya, sebagian warga yang terkena bencana banjir mengungsi ke posko bencana yang terletak di Kelurahan Degayu. Akan tetapi, masih banyak warga yang memutuskan tetap tinggal di rumah.  “Bantuan disini sudah terpenuhui, tetapi warga yang di rumah masih belum mendapatkan bantuan. Kemungkinan sore ini kami akan mendatangkan bantuan,” Ucap Tamyis petugas posko banjir.  BPD Provinsi Jawa Tengah telah mendatangi lokasi banjir. Kedatangan mereka bermaksud untuk menjenguk warga yang terdampak banjir dan memberi bantuan sosial seperti kebutuhan sehari-hari hingga membagikan masker k

_SIARAN PERS_ _TIM ADVOKASI MELAWAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PEKALONGAN_ *SEBANYAK 406 ORANG MENJAMIN PENANGGUHAN PENAHANAN DUA PEJUANG LINGKUNGAN KORBAN KRIMINALISASI PT PAJITEX DI KABUPATEN PEKALONGAN* Pekalongan, 19 Oktober 2021, Hari ini, Sebanyak 406 orang Menjaminkan diri agar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan melakukan Penangguhan Penahanan kepada Dua Pejuang Lingkungan Korban Kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Pajitex di Kabupaten Pekalongan. 406 terdiri dari anggota keluarga dua warga yang di kriminalisasi, Warga Watusalam, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, mahasiswa dan masyarakat lain yang mengenal kedua warga yang di kriminalisasi tersebut. Para Penjamin penangguhan penahanan tersebut telah membuat pernyataan secara tertulis dan dilampirkan Salinan identitas dan dikirim secara Bersama-sama oleh ratusan warga Watusalam didampingi Tim Advokasi Melawan Pencemaran Lingkungan Pekalongan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan menuntut Kepala Kejaksaan segera melakuka

Datangi Polres, Warga Watusalam Lakukan Aksi PENANGGUHAN Pejuang Lingkungan Hidup Pekalongan - Senin (18/10/2021), telah terjadi aksi demonstrasi warga Watusalam di Polres Kota Pekalongan dan Rutan Pekalongan. Kedatangan warga bermaksud untuk mempertanyakan sikap yang akan ditindaklanjuti Kapolres terhadap kasus penangkapan dua pejuang lingkungan hidup dari Watusalam yang dikriminalisasi oleh PT. Pajitex.  Sekitar pukul 10.00 WIB, warga berkumpul di depan Polres Pekalongan Kota dengan membawa Surat Permohonan Penangguhan/Pengalihan Penahanan. Surat yang telah ditandatangani oleh 400 warga tersebut bertujuan untuk meminta Kapolres Pekalongan Kota supaya mempertimbangkan tersangka Afif dan Kurohman dibebaskan dari penahanan di Rutan Pekalongan Kota. Upaya warga untuk memberikan Surat Permohonan Penangguhan ini terhenti, hal itu dikarenakan penyidik telah melimpahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Warga, bersama tim advokasi dan LBH Semarang menuju ke Rutan P

Batang, 5 Oktober 2021 – Tepat satu tahun lalu, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Omnibus Law) resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menjadi undang-undang. Omnibus Law yang merupakan konsep baru di Indonesia pada faktanya telah ditolak oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Bukan tanpa sebab, penolakan tersebut berangkat dari banyaknya kecacatan dan permasalahan yang ada dalam Omnibus Law. Beberapa masalah yang ada dalam Omnibus Law, di antaranya, merenggut hak-hak kelas pekerja dan buruh, melegalkan perusakan lingkungan hidup, dan menjadi dasar legitimasi bagi oligarki untuk melanggengkan kuasanya. Sementara itu, di Kabupaten Batang juga terdapat permasalahan yang sangat kompleks. Selain adanya PLTU Batang yang tidak ramah lingkungan dan prosesnya mengabaikan hak-hak masyarakat maupun lingkungan hidup, di Batang juga terdapat permasalahan pelanggaran HAM yang serius. Penggusuran kawasan pangkalan truk Petamanan yang mengor

Grafis Media Sosial Ilustrasi (PNGEgg) Kecanggihan teknologi memiliki peranan penting bagi kehidupan. Namun, dampak negatifnya juga sangat besar. Mulai dari penipuan hingga kasus kejahatan siber lainnya.  Bahkan di masa pandemi saat ini, kasus kejahatan siber semakin meningkat seiring dengan peningkatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)  jumlah pengguna media sosial.  Dalam data yang diterbitkan pada periode 2019-2020, kasus kejahatan siber mengalami peningkatan 8,9% dari tahun 2018. Sedangkan data dari Internet World Stats yang terdapat pada laman  Penetrasi Internet Indonesia Urutan ke-15 di Asia pada 2021, menyebutkan bahwa pengguna internet meningkat 3,1% per akhir Maret 2021. Kejahatan siber (cybercrime) sendiri adalah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Selain itu, kejahatan Siber juga merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas, tanpa kekerasan (non violence), tidak ada kontak

[Pekalongan, 25/09/2021] Telah terselenggara wisuda ke-55 dan Dies Natalis ke-40 Universitas Pekalongan, dengan tema "Menanam Perubahan, Memanen Keberkahan." Wisudawan yang berjumlah  622 orang melakukan prosesi wisuda secara berkala yaitu dengan 3 sesi. Sesi ke-1 dan sesi ke-2 dilakukan secara luring di Hotel Nirwana, sedangkan sesi ke-3 dilakukan secara daring. "Perizinannya kita mengikuti intruksi Mendagri, kan masih PPKM level 2. Makanya dari kemarin mau diselenggarakan di kampus, tapi mahasiswa menghendaki di hotel. Makanya kan dari Universitas istilahnya nyenengke mahasiswa," ungkap Pak Andang selaku Ketua Pelaksana. Pihak kampus berusaha semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan prosesi wisuda ini. Hal itu terlihat dari panitia yang telah mempersiapkan acara ini dari jauh-jauh hari. Selain itu, para tamu undangan dan wisudawan juga terlihat sangat antusias. "Saya ikut bangga melihat perkembangan Unikal," ungkap Wakil Ketua MPR Asrul Sani yang turut m

  Batang – Warga Banyuputih bersama Komnas HAM mendatangi Kantor Bupati Batang guna mediasi terkait kasus penggusuran paksa yang dilakukan Pemkab Batang di bekas pangkalan truk Petamanan, Banyuputih, Batang, pada Selasa (21/09). Berdasarkan pantauan tim kami, mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Bupati Batang Wihaji. Mediasi yang dilakukan secara tertutup ini, hanya dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinsos, Kepala Dishub, Kepala Biro Hukum, serta DPRD Kabupaten Batang.   Kuslal, selaku pendamping warga terdampak penggusuran menyayangkan atas tindakan Bupati Batang Wihaji yang mangkir dari mediasi tersebut. "Sampai sekarang Bupati tidak pernah mau menemui (warga). Kalau Bupati Batang mau menemui rakyat, kan kita bisa mencari win win solution . Baiknya bagaimana," ujar Kuslal. Polemik ini dilatarbelakangi oleh pihak Pemkab Batang yang menurut warga melakukan penggusuran secara tiba-tiba. Rencananya, Pemkab Batang akan menggunakan bekas pangkalan truk tersebut sebag

Batang, 21 September 2021 - Polemik penggusuran pangkalan truk dan rumah warga RT 03 RW 03 Petamanan, Banyuputih, Batang memasuki babak baru. Setelah sebelumnya warga Petamanan mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hari ini, Selasa, 21 September 2021 diadakan mediasi oleh Komnas HAM antara Warga korban penggusuran dengan Bupati Batang di Kantor Bupati Batang.  Mediasi yang dimulai pada pukul 09.30 pagi itu dilakukan tanpa kehadiran pihak Teradu, dalam hal ini Bupati Batang Wihaji. Wihaji mangkir dalam kegiatan tersebut tanpa ada keterangan yang jelas.  Dalam kegiatan tersebut, warga Petamanan yang merupakan korban penggusuran akibat adanya alih fungsi Pangkalan Truk Petamanan menjadi Islamic Center menuntut Bupati Batang untuk menjamin hak-hak warga terdampak. Pasalnya, hingga hari ini warga terdampak belum menerima ganti rugi yang layak sebagaimana mestinya.  Rusmanto, Kepala Bakesbangpol Batang dalam forum mediasi tersebut mengklaim bahwa Pemkab Batang telah memb

  Pekalongan, 27 Agustus 2021 - Program vaksinasi massal yang diselenggarakan Universitas Pekalongan selama 5 hari, yakni dimulai dari tanggal 25 Agustus dan akan berakhir di 30 Agustus 2021 mendatang. Kegiatan vaksinasi ini merupakan vaksinasi dosis pertama. Kegiatan ini bertempat di kampus Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya No. 3 Kota Pekalongan. Pihak Humas Gugus Tugas Covid Universitas Pekalongan, Rr. Vita Nur Latif, SKM, M.Kes menuturkan bahwa pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini merupakan elaborasi kerjasama antara Universitas Pekalongan dengan Polres Pekalongan kota, Kodim 0710 dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Jenis vaksin yang digunakan, yaitu jenis Moderna dan Astra Zeneca.   "Dan untuk sasarannya yaitu 5000 sasaran. Sudah include seluruh mahasiswa Universitas Pekalongan dan masyarakat umum." imbuhnya. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Disamping itu, penyelenggaraan vaksinasi ini bertujuan untuk memp

  Penulis: Muhammad Arsyad (Juara 1 Lomba Esai Festival Jurnalistik LPM Suaka UNIKAL 2021) Kiwari banyak bermunculan akun-akun media lokal di Instagram. Riset Ross Tapsell dan Sita Dewi menyebut, kemunculan akun berita lokal di Instagram merupakan akibat dari konglomerasi media dan pemberitaan yang jakartasentris . Dalam riset tersebut, akun-akun berita lokal mengadopsi nama-nama koran, seperti @InfoBandungKota , @KabarTangsel , dan @KabarJogja . Lewat risetnya itu, Ross Tapsell dan Sita Dewi menjelaskan,  akun-akun berita lokal telah membantu masyarakat terutama selama pandemi. Misalnya, membantu menginformasikan kondisi rumah sakit, area penularan, serta pusat vaksinasi. Hal yang memang sangat krusial di hari ini. Mengingat tren konsumsi media sosial di Indonesia belakangan pun cukup tinggi. We Are Social merilis pengguna media sosial di Indonesia Tahun 2021 sebanyak 170 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, 98 persennya aktif mengonsumsi media sosial melalui ponsel. Pengguna media s